PB Al Washliyah Instruksikan PW Cabut Dukungan Politik

BANDA ACEH - Pengurus Besar (PB) Al Jami’yatul Washliyah menginstruksikan Pimpinan Wilayah (PW) Washliyah Aceh, mencabut dukungan politik untuk bakal calon gubernur/wakil gubernur Aceh sebagaimana tertuang dalam salah satu poin rekomendasi hasil Rakerwil Al-Washliyah di Lhokseumawe, Jumat 18 November 2011.

Instruksi PB Al-Washliyah tertuang dalam surat Nomor 050/PVB-AW/XX/XII/2011 Tanggal 9 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pengurus Wilayah Al Washliyah Aceh di Banda Aceh. Instruksi itu sendiri dikeluarkan PB Al-Washliyah menanggapi berbagai masukan dan laporan yang diterima yang intinya menyesalkan terjadinya pelanggaran asas independensi organisasi yang menjadi amanah dan ruh AD/ART Al-Washliyah.

“Pelanggaran itu jelas terjadi dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan bakal calon gubernur tertentu di Aceh, apalagi dengan mengumumkan secara terang-terangan melalui media massa, antara lain dilansir Harian serambi Indonesia edisi 19 November 2011,” tandas surat PB Al-Washliyah yang diteken Ketua Umum Prof Dr H Muslim Nasution MA dan Sekjen Prof Dr H Rusjdi Ali Muhammad SH.

Surat PB Al-Washliyah tersebut juga menyebutkan, pencantuman nama Sekretaris Umum PW Al Washliyah Aceh, Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim MA dalam rekomendasi Rakerwil Al-Washliyah Aceh di Lhokseumawe sama sekali tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Masih dalam surat tersebut, PB Al Washliyah mengultimatum Pengurus Wilayah Al Washliyah Aceh segera mencabut dukungan terhadap bakal calon gubernur mana pun di Aceh yang harus dilakukan selambat-lambatnya tidak melebihi tanggal 13 Desember 2011.

Sebelumnya diberitakan, Rakerwil I Al-Washliyah Aceh di Lhokseumawe itu melahirkan delapan rekomendasi. Salah satunya, DPW Al-Washliyah Aceh merekomendasikan pilihan politik untuk posisi calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh periode lima tahun ke depan adalah H Muhammad Nazar SAg/Ir Nova Iriansyah.(rel/mis)

Editor : bakri
0 Komentar untuk "PB Al Washliyah Instruksikan PW Cabut Dukungan Politik"

Back To Top